Akuntan Pemerintah Itu Menyerupai Ini
Monday, October 14, 2019
Edit
Salah satu jenis profesi akuntansi yaitu akuntan pemerintah.
Seperti apa akuntan pemerintah itu ?
" Pengertian akuntan pemerintah yaitu seorang akuntan profesional yang bekerja di instansi pemerintahan yang bertugas melakukan investigasi atas pertanggung-jawaban keuangan yang dilaporkan oleh unit organisasi pemerintah atau pertanggung-jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah."
Itu definisinya. Intinya: akuntan yang bekerja di forum pemerintah.
Lembaga pemerintah yang bagaimana? apa saja tugasnya? apa bedanya dengan akuntan di sektor swasta?
Perbedaan pertama yaitu entitasnya. Ini sudah jelas. Akuntan pemerintah bekerja di forum pemerintah. Yang swasta bekerja di forum swasta.
Beda yang kedua: Tujuan entitasnya. Atau organisasinya.
Diswasta, tujuannya yaitu mencari laba. Terutama di korporat. Memang ada juga swasta yang non profit. Yayasan yayasan swasta atau organisasi masyarakat. Atau organisasi perhimpunan. Tapi itu tetap bukan akuntan pemerintah.
Karena tidak didanai oleh pemerintah.
Di forum pemerintah, tugasnya tidak mencari laba. Tapi ini: pelayanan. masyarakat.
Tujuannya berbeda dengan swasta. Karena beda: caranya juga beda. Menilainya juga beda. Dan prosesnya juga berbeda.
Proses penyusunan anggaran, kefektifan anggaran, transparansi penggunaan anggaran sampai senyum lebar para masyarakat ketika terlayani oleh proses birokrasi pemerintahan yaitu citra umum tujuan adanya akuntan pemerintah.
Tugas utama akuntan pemerintah ada dua:
Dengan hasil laporan akuntan pemerintah juga memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas apa hasil operasi pemerintahan dan penggunaan dana dari masyarakat. Akuntan pemerintah tentu berbeda dengan seorang akuntan yang bekerja di sektor swasta.
Dan berbeda juga demikian dengan ilmu akuntansinya.
Akuntansi dalam pemerintahan sedikit berbeda dengan yang diterapkan oleh swasta yang mempunyai tujuan mencari keuntungan sedangkan pemerintahan yaitu enittas yang tidak bertujuan mencari laba.
Akuntan pemerintah disetiap negara pun berbeda, sanggup dilihat dari standar akuntansi yang berbeda beda, peraturan perpajakan yang juga berbeda, kondisi sosio politik yang berbeda. Dan perbedaan perbedaan lainnya yang sangat mendasari dunia akuntansi dinegara lain.
Mengawasi jalannya uang rakyat, ini beliau beberapa jenis pekerjaan pengawasan oleh akuntan pemerintah : Jenis-Jenis Pengawasan Belanja Pembangunan Anggaran negara dipergunakan untuk mendanai proyek yang mempunyai batas waktu tertentu.
Dalam pelaksanaan proyeknya, apakah itu belanja pembangunan ataupun belanja rutin, memerlukan pengawasan biar pelaksanaan berjalan lancar sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
Supaya pengawasan keuangan negara dalam proyek berjalan lancar, perlu adanya penempatan fungsi pengendalian sejajar dengan fungsi administrasi yang lainnya.
Revrison Baswir dalam bukunya (2008:12) menyatakan aneka macam jenis pengawasan proyek sanggup dibedakan menurut obyek, ruang lingkupnya serta metode pengawasannya.
Apabila pengawasan atas penerimaan pajak dilaksanakan oleh Kantor Inspeksi Pajak (KIP) dan pengawasan atas penerimaan bea cukai dijalankan oleh Kantor Inspeksi Bea dan Cukai, maka pengawasan atas penerimaan bukan pajak dilaksanakan oleh KPKN.
Pengawasan oleh inspeksi pajak ditujukan kepada wajib pajak perorangan maupun wajib pajak tubuh yang ditentukan oleh UU perpajakan untuk memungut pajak orang lain.
Pengawasan yang dijalankan oleh kepala inspeksi bea dan cukai ditujukan kepada bendaharawan akseptor atau penyetor tetap inilah yang mendapatkan pembayaran dari tiap badan/orang yang memakai jasa layanan bea dan cukai.
Pengawasan penerimaan bukan pajak dilaksanakan KPKN terhadap jumlah setoran yang diterima oleh bendahara khusus penerima/penyetor tetap. Pemeriksaan ini dilakukan melalui laporan pertanggung-jawaban bendahara penerima/penyetor tetap untuk masing masing forum negara yang menguasai jenis penerimaan bukan pajak.
Pengawasan ini dijalankan setelah membandingkan sesuatu yang telah terjadi dengan yang seharusnya terjadi.
Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR, BPK serta masyarakat secara langsung.
Referensi:
-Revrisond Baswir op.cit hal 8
Drs Mulyadi. MSc. dan Drs Kanaka Puradiredja, Auditing Edisi ke 5 Jakarta : Penerbit Salemba 4 1998
Seperti apa akuntan pemerintah itu ?
" Pengertian akuntan pemerintah yaitu seorang akuntan profesional yang bekerja di instansi pemerintahan yang bertugas melakukan investigasi atas pertanggung-jawaban keuangan yang dilaporkan oleh unit organisasi pemerintah atau pertanggung-jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah."
Itu definisinya. Intinya: akuntan yang bekerja di forum pemerintah.
Lembaga pemerintah yang bagaimana? apa saja tugasnya? apa bedanya dengan akuntan di sektor swasta?
Perbedaan pertama yaitu entitasnya. Ini sudah jelas. Akuntan pemerintah bekerja di forum pemerintah. Yang swasta bekerja di forum swasta.
Beda yang kedua: Tujuan entitasnya. Atau organisasinya.
Diswasta, tujuannya yaitu mencari laba. Terutama di korporat. Memang ada juga swasta yang non profit. Yayasan yayasan swasta atau organisasi masyarakat. Atau organisasi perhimpunan. Tapi itu tetap bukan akuntan pemerintah.
Karena tidak didanai oleh pemerintah.
Di forum pemerintah, tugasnya tidak mencari laba. Tapi ini: pelayanan. masyarakat.
Tujuannya berbeda dengan swasta. Karena beda: caranya juga beda. Menilainya juga beda. Dan prosesnya juga berbeda.
Proses penyusunan anggaran, kefektifan anggaran, transparansi penggunaan anggaran sampai senyum lebar para masyarakat ketika terlayani oleh proses birokrasi pemerintahan yaitu citra umum tujuan adanya akuntan pemerintah.
Tugas Akuntan Pemerintah
Langsung saja. Yang termasuk akuntan pemerintah itu yaitu akuntan yang bekerja di forum ini:
- BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembagian)
- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
- Instansi Perpajakan
Selain itu: bukan akuntan pemerintah.
Bagaimana dengan akuntan yang bekerja di BUMN? tetap bukan.
Meskipun BUMN milik negara. Tapi beliau entitas yang berdiri sendiri. Terpisah. Pencatatan keuangannya juga terpisah. Tidak sanggup dicampur dengan uang negara. Bisa jadi tambah ruwet.
- Pemeriksaan serta pengawasan atas fatwa keuangan instansi negara
- Merancang sistem akuntansi untuk instansi pemerintah
Dengan hasil laporan akuntan pemerintah juga memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas apa hasil operasi pemerintahan dan penggunaan dana dari masyarakat. Akuntan pemerintah tentu berbeda dengan seorang akuntan yang bekerja di sektor swasta.
Dan berbeda juga demikian dengan ilmu akuntansinya.
Akuntansi dalam pemerintahan sedikit berbeda dengan yang diterapkan oleh swasta yang mempunyai tujuan mencari keuntungan sedangkan pemerintahan yaitu enittas yang tidak bertujuan mencari laba.
Akuntan pemerintah disetiap negara pun berbeda, sanggup dilihat dari standar akuntansi yang berbeda beda, peraturan perpajakan yang juga berbeda, kondisi sosio politik yang berbeda. Dan perbedaan perbedaan lainnya yang sangat mendasari dunia akuntansi dinegara lain.
Mengawasi jalannya uang rakyat, ini beliau beberapa jenis pekerjaan pengawasan oleh akuntan pemerintah : Jenis-Jenis Pengawasan Belanja Pembangunan Anggaran negara dipergunakan untuk mendanai proyek yang mempunyai batas waktu tertentu.
Dalam pelaksanaan proyeknya, apakah itu belanja pembangunan ataupun belanja rutin, memerlukan pengawasan biar pelaksanaan berjalan lancar sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
Supaya pengawasan keuangan negara dalam proyek berjalan lancar, perlu adanya penempatan fungsi pengendalian sejajar dengan fungsi administrasi yang lainnya.
Revrison Baswir dalam bukunya (2008:12) menyatakan aneka macam jenis pengawasan proyek sanggup dibedakan menurut obyek, ruang lingkupnya serta metode pengawasannya.
1. Pengawasan Berdasarkan Obyeknya
# Pengawasan penerimaan uang negara
Dalam pengawasan penerimaan uang negara sanggup dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pengawasan penerimaan pajak dan bea cukai, serta pengawasan terhadap penerimaan bukan pajak.Apabila pengawasan atas penerimaan pajak dilaksanakan oleh Kantor Inspeksi Pajak (KIP) dan pengawasan atas penerimaan bea cukai dijalankan oleh Kantor Inspeksi Bea dan Cukai, maka pengawasan atas penerimaan bukan pajak dilaksanakan oleh KPKN.
Pengawasan oleh inspeksi pajak ditujukan kepada wajib pajak perorangan maupun wajib pajak tubuh yang ditentukan oleh UU perpajakan untuk memungut pajak orang lain.
Pengawasan yang dijalankan oleh kepala inspeksi bea dan cukai ditujukan kepada bendaharawan akseptor atau penyetor tetap inilah yang mendapatkan pembayaran dari tiap badan/orang yang memakai jasa layanan bea dan cukai.
Pengawasan penerimaan bukan pajak dilaksanakan KPKN terhadap jumlah setoran yang diterima oleh bendahara khusus penerima/penyetor tetap. Pemeriksaan ini dilakukan melalui laporan pertanggung-jawaban bendahara penerima/penyetor tetap untuk masing masing forum negara yang menguasai jenis penerimaan bukan pajak.
# Pengawasan Pengeluaran Uang Negara
Pengawasan atas pengeluaran negara biasanya lebih komplek dari pengawasan atas penerimaan negara alasannya yaitu pengawasan atas pengeluaran negara bukan hanya dilakukan ketika atau setelah berlangsungnya kegiatan, namun juga ketika sebelum diadakan pengeluaran. Pengawasan atas pengeluaran negara ditujukan guna mengawasi pelaksanaan APBN.
2. Pengawasan Menurut Sifatnya
Pengawasan Preventif
Pengawasan preventif dilakukannya pengawasan sebelum pelaksanaan suatu acara dimulai.Pengawasan Detektif
Pengawasan detektif yaitu pengawasan dengan meneliti serta mengevaluasi laporan pertanggung-jawaban bendahara.Pengawasan ini dijalankan setelah membandingkan sesuatu yang telah terjadi dengan yang seharusnya terjadi.
Dan juga pembiayaan yang sudah ditentukan sudah mengetahui kebijakan serta ketentuan yang sudah ditetapkan.
Pengawasan internal dilakukan oleh abdnegara internal departemen/organisasi. 3. Pengawasan Menurut Ruang Lingkup
#. Pengawasan Internal
Fungsi ini dilaksanakan oleh BPKP dan IRJEN, Itwildakap (Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten) serta Inspektorat Wilayah Daerah Kota Madya (Itwildako)
# Pengawasan Eksternal
Pengawasan eksternal dijalankan oleh unit pengawasan dari luar departemen/organisasi eksekutif.Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR, BPK serta masyarakat secara langsung.
Referensi:
-Revrisond Baswir op.cit hal 8
Drs Mulyadi. MSc. dan Drs Kanaka Puradiredja, Auditing Edisi ke 5 Jakarta : Penerbit Salemba 4 1998