Upaya Upaya Penegakan Ham Di Indonesia

Upaya Upaya Penegakan HAM di Indonesia - Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan semenjak jaman pemerintahan Ir.Soekarno dahulu. Hal ini disebabkan lantaran HAM (Hak Asasi Manusia) tidak lagi dilihat sebagai perwujudan paham yang bersifat individualisme maupun liberalisme. Pada hakekatnya hak asasi insan harus dipahami memakai sudut pandang mansiawi sebagai hak hak inheren, menjunjung tinggi harkat dan martabat atas nama kemanusiaan. Apapun latar belakang agama, ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin maupun pekerjaanya haruslah terlihat sama dilihat dari perspektif HAM. Di kalangan masyarakat, banyak yang berasumsi bahwa upaya penegakan ham di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah sangat tidak efisien. paya pemerintah dalam menegakkan ham di indonesia memang harus dibenahi dan ditingkatkan.

Pada dasarnya upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia telah gencar dilakukan, Hal ini dibuktikan dengan tindakan Indonesia yang mengapresiasi serta menunjukkan sambutan positif terhadap kolaborasi internasional dalam upaya upaya Penegakkan HAM di banyak sekali Negara. Selain itu, bukti konkret bahwa pemerintah Indonesia menunjukkan respon positif terhadap upaya penegakan HAM di Indonesia maupun di dunia Internasional sanggup dilihat dari respon presiden terhadap pelanggaran ham ibarat pada tragedi insiden aksi di kawasan daerah tertentu ibarat irak, palestina, afganistan dan lain sebagainya. Tidak hingga disitu saja namun upaya pemerintah dalam menegakkan Ham juga diperkuat dengan  adanya desakan pada PBB yang mengharuskan PBB bertindak tegas pada israel yang telah melaksanakan invasi pada palestina yang pada karenanya menjadikan korban jiwa baik laki laki, perempuan, tua, muda, anak anak, hingga balita sekalipun.

Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan HAM di Indonesia

Komitmen pemerintah dalam upaya penegakan ham di Indonesia juga telah ditunjukkan dengan sangat terang pada pembangungan Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2000 - 2004 yang berakhir dengan pembentukan kelembagaan terkait dengan HAM.

Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Upaya upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di indonesia pada hakekatnya memang telah dilaksanakan semaksimal mungkin dengan menitikberatkan pada beberapa aspek hak individu maupun kelompok sesuai dengan UU no 39 tahun 1999 yang mengatur wacana ham (hak asasi manusia) sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk berkeluarga.
3. Hak kebebasan pribadi.
4. Hak mendapat keadilan.
5. Hak atas rasa aman.
6. Hak kesejahteraan
7. Hak anak.
8. Hak wanita.
9. Hak untuk turut serta dalam proses pemerintahan.

Hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak main main dalam upaya penegakkan ham di Indonesia.

Pengakuan Serta Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan ham di indonesia

Meskipun negara Indonesia terbentuk sebelum diproklamirkan UDHR, namun intinya beberapa hak asasi serta kebebasan mendasar telah diakui keberadaanya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik itu hak rakyat (kelompok) maupun hak individu. Namun pada dikala itu hak individu tidak berlangsung ibarat semestinya lantaran Indonesia tengah berada dalam konflik bersenjata dengan negara Belanda. Ketika masa RIS (republik indonesia serikat), telah dibuat tidak kurang dari 35 pasal dalam Undang-Undang Dasar RIS 1949 yang mengatur wacana hak asasi sebagai upaya penegakan ham di Indonesia itu sendiri yang dilakukan secara legal formal. Namun lantaran singkatnya masa berlaku RIS tidak memungkinkan adanya upaya pemerintah dalam menegakkan ham di indonesia secara menyeluruh.

Pengertian dari Upaya penegakan HAM yaitu seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat ham semakin dihormati dan diakui oleh segenap masyarakat dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan adanya pertimbangan ham yang berlatar belakang pada kenyataan sejarah bahwa ham yaitu sebuah ukuran tertinggi dalam keberhasilan pembangunan bangsa sanggup dilihat jikalau upaya penegakan ham telah dilakukan secara maksimal dan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah ikut andil dalam upaya pemerintah menegakkan ham di indonesia.

Pencegahan pelanggaran HAM
pencegahan pelanggaran ham merupakan upaya pemerintah dan masyarakat dalam membuat kondisi yang aman dalam penghormatan ham secara persuasif. Secara tidak eksklusif hal ini juga bersenggolan dengan upaya penegakan ham di Indonesia. adapun bentuk upaya pencegahan pelanggaran ham di Indonesia yaitu sebagai berikut:

• Menciptakan tata perundang-undangan ham secara lengkap dan jelas.
• Menciptakan forum lembaga terkait dengan proses pengawasan serta pemantauan ham.
• Menciptakan undang undang dengan pembentukan forum peradilan yang khusus menangani ham.
• Melaksanakan pendidikan Hak asasi pada masyarakat dengan melalui mediator keluarga, lingkungan, sekolah dan masyarakat.

Penindakan pelanggaran HAM

upaya pemerintah dalam menindak pelanggaran ham menurut ketentuan aturan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

• Munculnya pelayanan, pendampingan, advokasi hukum, konsultasi bagi masyarakat yang tengah menghadapi masalah berkaitan dengan ham.
• Penerimaan pengaduan masalah pelanggaran ham dari korban.
• Dilakukannya pemeriksaan dengan cara melaksanakan pencarian data, gosip informasi serta fakta terkait dengan tragedi yang tengah berlangsung di masyarakat.
• Menyelesaikan masalah melalui jalur damai, negosiasi, konsiliasi, nediaasi maupun evaluasi para ahli.
• Penyelesaian masalah pelanggaran ham berat yang dilakukan oleh peradilan ham.

Lembaga penegakan HAM

Lembaga penegakan ham yaitu forum yang mengurusi masalah pelanggaran ham, kiprah dari forum ini yaitu memeriksa, menyelidiki serta mengadili pelaku pelanggaran ham sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Adapun forum penegakan ham di Indonesia yaitu sebagai berikut:

• LSM HAM.
• Komnas HAM.
• Lembaga santunan perempuan dan anak anak.

Pada dasarnya seluruh forum penegakan ham mempunyai kiprah dan kewajiban untuk menunjukkan penyuluhan, mengkaji, memantau serta melaksanakan mediasi terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti masalah pelanggaran ham.

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia

Terdapat banyak sekali pola masalah pelanggaran ham di indonesia yang akan selalu diingat sebagai masalah pelanggaran aturan tinggat berat. Adapun masalah pelanggaran ham tersebut antara lain adalah:

• Kasus Marsinah.
• Kasus penembakan mahasiswa trisakti.
• Kasus timor timur.
• Kasus munir.
• Dan lain sebagainya

Berbagai macam pelanggaran Ham berat di Indonesia tersebut telah saya rangkum dan saya bahas dalam artikel sebelumnya yang berjudul 18 Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia.

Hambatan penegakan HAM di Indonesia
Dalam melaksanakan tugasnya, forum ham mempunyai kendala, hambatan, dan tantangan dalam menegakkan ham di indonesia. Adapun hal hal yang menghambat upaya penegakan ham di indonesia yaitu sebagai berikut:

• Peraturan yang bersifat adikara yang telah dikeluarkan oleh pemerintah orde lama.
• Adanya aturan kolonial yang telah menjadi peninggalan atau warisan.
• Rendahnya pemahaman aturan dari pihak pegawanegeri penegak hukum.
• SDM mempunyai kesadaran aturan yang rendah.
• Mekanisme forum HAM yang belum terpadu.
• Faktor geografis indonesia yang sangat luas sehingga pemahaman aturan tidak merata.
• Penetrasi ideologi dari komunisme
• Penetrasi ideologi dari liberalisme.

Peran serta masyarakat sebagai bentuk upaya penegakan ham di indonesia
Upaya pemerintah menegakkan ham di indonesia tentu tidak terlepas dari peranan masyarakat lantaran kiprah serta masyarakat yang aktif sangat besar lengan berkuasa pada keberhasilan penegakan ham. Adapun kiprah masyarakat yanag sanggup dilakukan untuk menegakkan ham yaitu sebagai berikut:

• Dalam masyarakat perlu diingatkan untuk selalu mengikuti norma yang bercermin dari keadilan dan hak hak warga negara.
• Mengutamakan musyawarah serta mufakat untuk menuntaskan permasalahan di lingkup masyarakat.
• Masyarakat dilarang melaksanakan main hakim sendiri semoga tercipta kepastian hukum.
• Pemerintah yang berperan sebagai alat negara diberikan amanat untuk melindungi segenap bangsa dan rakyat sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV.
• Hukum serta keadilan dalam upaya melindungi ham dilakukan segenap pihak (masyarakat, pemerntah) melalui kesadaran diri dan pengetahuan.

Sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Negara indonesia mengalami kemunduran dalam hal penegakan ham di banyak sekali wilayah. Hingga puncaknya pada tahun 1966 kemunduran tersebut berlangsung menyangkut kebebasan untuk saling berpendapat. Di masa orde gres kemunduran upaya penegakan ham mengalami puncaknya lantaran tidak diakuinya ham di semua bidang yang pada hakekatnya telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di kancah internasional selama 32 tahun pemerintahan masa orde baru, upaya pemerintah dalam menegakkan ham telah dilakukan dengan diterbitkannya dua instrumen ham internasional. instrumen tersebut yaitu konversi mengenai hak untuk anak dan hak untuk perempuan.

Pada tahun 1993 telah dibuat komnas ham yang bertugas menegakkan ham di indonesia. Pembentukan ini sesuai dengan keputusan presiden no 50, 1993. tujuan utama komnas ham yaitu membangun kondisi aman tertib ham serta memaksimalkan santunan ham.

Pada masa pemerintahan kini inipun pemerintah harus terus berupaya untuk menegakkan ham. upaya pemerintah dalam menegakkan ham tersebut harus dilakukan semoga tercipta kondisi aman tertib hak asasi manusia.

Itulah artikel saya kali ini yang berjudul upaya upaya penegakan ham di indonesia yang secara tidak eksklusif membahas upaya pemerintah dalam menegakkan ham di indonesia yang sanggup saya sampaikan, terimakasih.

Share this post